Detail Cantuman

Anisa, Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Aset Tetap, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada 4 Pemda di Provinsi Jawa Barat Periode 2009 – 2015 (Dibawah bimbingan : Hj. Devyanthi Sjarif, SE, M.Ak)
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 4 LKPD pada 4 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi adalah 3 Wilayah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 Wilayah Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan karena adanya pengecualian dalam Penatausahaan Aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), untuk menunjang penatausahaan aset tetap pemerintah daerah. BPKP melalui Tim Aplikasi SIMDA pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah yang sesuai dengan UU No. 60 tahun 2008 akan menghasilkan pemerintah yang baik dan penatausahaan aset yang efektif dan keamanan aset pemerintah terjamin.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan Sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 53 responden. Skala pengukuran menggunakan metode skala likert pada lima poin untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent degan menggunakan uji instumen penelitian,uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, korelasi koefisien product moment dan koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengolahan data dihitung menggunakan program SPSS versi 22.
Hasil penelitian dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah No.7 Aset Tetap (X1), Sistem Informasi Manajamen Daerah Barang Milik Daerah (X2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) sebesar 72,9% berpengaruh terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan (Y), sedangkan 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah No.7 Aset Tetap, Sistem Informasi Manajamen Daerah Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan