Detail Cantuman

RISKA ANDINI PUSPASARI. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Di bawah bimbingan : Peddy HF Dasuki).
Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa barat yang diresmikan pada hari Selasa, 19 Juni 2007. Ibukota Kabupaten Bandung Barat tepatnya berlokasi di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Terdapat 15 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan serta penyebaran kuesioner kepada 67 responden. Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling Method. Untuk mengukur besarnya pengaruh kelima variabel digunakan analisis u i asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi berganda, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 23.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa : (1) Kualitas Laporan Keuangan dalam kategori baik dengan persentase skor aktual sebesar 83,3%. (2) Standar Akuntansi Pemerintah dalam kategori baik dengan persentase skor aktual sebesar 83,6%. (3) Good Governance dalam kategori sangat baik dengan persentase skor aktual sebesar 88,2%. (4) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam kategori sangat baik dengan persentase skor aktual sebesar 85,1%. (5) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam kategori sangat baik dengan persentase skor aktual sebesar 86,0%. (6) Standar Akuntansi Pemerintah tidak
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (7) Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 27,0%. (8) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (9) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (10) Terdapat pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 20%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 80% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Aparatur